Tag: program

Pemdes Batan Siapkan Program LLP Untuk Petani

BOYOLALI–Pemerintah Desa (Pemdes) Batan, Kecamatan Banyudono, Boyolali menyiapkan program lembaga lumbung pangan (LLP). Proyek khusus tersebut diharapkan dapat menstabilkan harga gabah di wilayah setempat.

Kepala Desa (Kades) Batan Hari Fajar Haruno mengatakan, sebagai masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Praktis mereka menggantungkan diri dari sektor pertanian yang sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Karenanya, pemerintah desa Batan perlu mendorong agar para petani mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Program LLP dipilih karena diharapkan mampu menguatkan posisi tawar petani. Sebab selama ini, petani sering dirugikan akibat harga jual gabah yang naik turun. “LLP digunakan untuk menyimpan gabah, bisa sebagai jual beli bagi para petani di sini. Intinya LLP berfungsi untuk menstabilkan harga gabah, jelas Hari Fajar Haruno, Rabu (10/4)

Guna menunjang program LLP, lanjutnya, pihaknya juga membangun gudang besar yang berfungsi menyimpang gabah. Selain itu juga siapkan tempat yang luas untuk menjemur. Sementara, dana pembangunan dibantu pemerintah pusat dengan alokasi dana Rp125 juta/tahun pada tahun 2012. Pihaknya optimis LLP bakal sukses mengingat sektor pertanian di Batan memiliki prospek yang baik. “Dalam setahun, lahan persawahan di Batan mampu dua kali panen padi serta satu kali panen tembakau,” terangnya. Pemkab Boyolali juga memberikan dukungan dengan memberi sumbangan satu alat traktor.(Lala)

 

Difabel Mulai Akses Jamkesda

SUKOHARJO – Sekitar 4.000 difabel di Sukoharjo mulai mengakses pelayanan kesehatan gratis Jamkesmas maupun Jamkesda 2013. Akses pelayanan kesehatannya pun tidak hanya di wilayah Kota Makmur melainkan juga bisa digunakan di sejumlah rumah sakit (RS) milik pemerintah di luar wilayah seperti RS Dr. Sardjito, Yogyakarta dan RSCM Harapan Kita, Jakarta.

Koordinator Yayasan Sehati, Edy Supriyanto saat ditemui wartawan, Rabu (20/2) menyatakan, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) telah mengalokasikan dana Jamkesda khusus difabel sebesar Rp3,1 miliar untuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar Sukoharjo. Sementara untuk RSUD Sukoharjo disediakan alokasi khusus difabel senilai Rp 750 juta dari total anggaran kesehatan daerah sebesar Rp 3,6 miliar.

“Dengan anggaran sekian otomatis semua difabel di Sukoharjo yang terdata terkover jaminan kesehatannya, baik itu Jamkesmas maupun Jamkesda,”jelas Edy.

Edy menambahkan, penerima jaminan kesehatan difabel mengacu kepada data Dinas Sosial Sukoharjo. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan di RSUD justru meminta rekomendasi dari Yayasan Sehati.

“Dinas Kesehatan dan Yayasan Sehati bekerja sama menyediakan data warga difabel untuk kepesertaaanya dalam pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Sesuai komitmen pemerintah kabupaten, jaminan kesehatan tahun 2013 di prioritaskan untuk difabel dan penderita HIV/Aids. Aturan ini mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 dan direvisi Tahun 2012 dengan menambahkan pasal semua difabel masuk dalam jaminan kesehatan.

“Pada 2014 nanti semua difabel yang terdata di Sukoharjo diupayakan masuk Rumah Tangga Sasaran atau RTS penerima program kesehatan maupun sosial,” harap Edy.

Terpisah, Kabid Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Warsiyatun menegaskan, penyusunan data difabel terus dilakukan. Bagi warga masyarakat yang merasa masuk dalam kategori difabel bisa mendapatkan surat rekomendasi keringanan biaya pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan.

“Semua boleh mencari rekomendasi, syaratnya mereka mau dirawat dengan standar perawatan kelas III,”tandasnya. (Deni)

Anda mungkin juga menyukaiclose