WONOGIRI-Praktek dugaan politik muncul di Kecamatan Slogohimo, Wonogiri. Di Desa Pandan, sejumlah warga menerima uang yang ditengarai sebagai sogokan agar mendukung calon tertentu.
Kapolsek Slogohimo AKP Sargiyata mengatakan, uang yang diamankan sebagai barang bukti mencapai Rp3,8 juta. Uang itu dikumpulkan dari masyarakat yang menerima. Namun dalam perjalanannya, masing masing pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan masalah. “Siapa yang membagi juga tidak jelas dari calon mana. Yang pasti tidak ditangani lebih lanjut karena masalah sudah selesai di bawah,” kata Sargiyata, Rabu (10/4).
Kasubag tata pemerintahan desa, bagian pemerintah desa (Pemdes) Setda Wonogiri Soemardjono Fadjari mengatakan, kasus tidak dapat ditindaklanjutti jika tidak ada laporan. “Kalau tidak sampai dilaporkan, kasus bagi-bagi uang itu tidak berarti apa-apa. Sebab laporan harus ada pelapor, barang bukti, saksi, tempat kejadian dan kronologis. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak bisa,” katanya.(ono)
Tag: info
Dugaan Politik Uang Muncul di Slogohimo
Pemdes Batan Siapkan Program LLP Untuk Petani
BOYOLALI–Pemerintah Desa (Pemdes) Batan, Kecamatan Banyudono, Boyolali menyiapkan program lembaga lumbung pangan (LLP). Proyek khusus tersebut diharapkan dapat menstabilkan harga gabah di wilayah setempat.
Kepala Desa (Kades) Batan Hari Fajar Haruno mengatakan, sebagai masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Praktis mereka menggantungkan diri dari sektor pertanian yang sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Karenanya, pemerintah desa Batan perlu mendorong agar para petani mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Program LLP dipilih karena diharapkan mampu menguatkan posisi tawar petani. Sebab selama ini, petani sering dirugikan akibat harga jual gabah yang naik turun. “LLP digunakan untuk menyimpan gabah, bisa sebagai jual beli bagi para petani di sini. Intinya LLP berfungsi untuk menstabilkan harga gabah, jelas Hari Fajar Haruno, Rabu (10/4)
Guna menunjang program LLP, lanjutnya, pihaknya juga membangun gudang besar yang berfungsi menyimpang gabah. Selain itu juga siapkan tempat yang luas untuk menjemur. Sementara, dana pembangunan dibantu pemerintah pusat dengan alokasi dana Rp125 juta/tahun pada tahun 2012. Pihaknya optimis LLP bakal sukses mengingat sektor pertanian di Batan memiliki prospek yang baik. “Dalam setahun, lahan persawahan di Batan mampu dua kali panen padi serta satu kali panen tembakau,” terangnya. Pemkab Boyolali juga memberikan dukungan dengan memberi sumbangan satu alat traktor.(Lala)
2.000 Pegawai Honorer Sragen Resah
Kepala BKD Sragen Budiyono. Foto: ara
SRAGEN – Ribuan tenaga honorer K2 di lingkungan Pemkab Sragen Resah menyusul belum ada kepastian soal pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Budiyono mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat kepastian dari Pemerintah Pusat terkait jumlah kuota pengangkatan PNS dari kalangan tenaga honorer, begitu juga jadwal rekrutmennya.
“Memang, kami sudah diminta melaporkan rasionalisasi kebutuhan pegawai. Tapi soal berapa kuota maupun pelaksanaan rekrutmennya, kami belum bisa memberi kepastian karena masih menunggu keputusan dari pusat,” ujarnya Rabu (27/2).
Meski demikian, Budiyono memastikan data seluruh tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lolos verifikasi tingkat kabupaten sudah masuk di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Data Honorer K2 yang sudah kami kirimkan sebanyak 2.105 orang. Data itu merupakan data final dari hasil verifikasi yang dilakukan Inspektorat dan BKD tahun lalu. Mereka yang lolos verifikasi tersebar di 20 instansi dengan jumlah terbanyak didominasi dari tenaga teknis lain, seperti guru dan perawat,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto mendesak Pemerintah Kabupaten Sragen serius memperjuangkan nasib guru honer untuk segera diangkat menjadi PNS. Desakan itu dilakukan menyusul banyaknya kekosongan guru sekolah dasar (SD) Sragen yang jumlahnya mencapai ratusan orang.
“Untuk satuan kerja (Satker) lain, di lingkungan Pemkab Sragen mungkin sudah over. Namun khusus untuk guru SD jumlahnya masih sangat minim,” papar Sugiyamto.
Lebih jauh, Sugiyamto mengatakan, dari aduan yang disampaikan kalangan pendidikan dan tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun, pihaknya mengakui pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS yang telah memenuhi persyaratan cukup rasional. Sebab temuan di beberapa sekolah SD menunjukkan bahwa keberadaan guru dengan status PNS masih sangat minim.
“Di Kecamatan Masaran misalnya, ada SD Negeri yang jumlah guru berstatus PNS hanya satu. Padahal jumlah siswa mencapai ratusan,” imbuhnya.
Selain untuk menutup kekurangan jumlah tenaga pendidik di tingkatan SD yang jumlahnya mencapai ratusan dan tersebar di 20 Kecamatan itu, ia juga menilai pengangkatan guru honorer yang telah memenuhi persyaratan merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Sementara itu berdasarkan data Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sragen, masih terdapat kekurangan guru sekolah dasar (SD) sebanyak 952 orang. Perhitungannya, guru SD yang terdaftar saat ini sebanyak 3.848 orang sementara tingkat kebutuhan guru mencapai 4.800 orang. Kekurangan guru SD itu meliputi 883 guru kelas, 44 guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) serta 25 guru Pendidikan Agama Islam (PAI). (Ara)