SOLO – Pemkot Solo terus merumuskan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meski mendapat tentangan dari kalangan DPRD setempat. Pemkot bersikukuh pembentukan BPBD merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Bibit Waluyo.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pembentukan BPBD di Solo dilakukan untuk menangani bencana di Kota Solo. Apalagi, Solo termasuk tiga daerah di Jateng yang hingga kini belum memiliki BPBD selain Magelang dan Salatiga.
“Karena belum memiliki BPBD, Gubernur meminta agar Solo membentuk BPBD segera,” ujar Rudy, Kamis (21/2).
Dikatakan Rudy, selain mempertimbangkan permintaan Gubernur, pembentukan BPBD juga mendesak dikarenakan banyaknya bencana yang terjadi. Dengan adanya BPBD, Pemkot akan lebih mudah ketika mencari bantuan bagi korban bencana hingga mendapatkan kebutuhan logistik serta pemulihan pascabencana.
“Sekarang jika ada bencana hanya mengandalkan dana tak terduga untuk mengatasinya,” jelas Rudy.
Maka dari itu, imbuh orang nomor satu di Solo tersebut, keberadaan BPBD sangat dibutuhkan khususnya dalam mencari bantuan dana ke Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dan Provinsi. BPBD juga akan mempermudah komunikasi antarpemerintah. Demikian juga soal anggaran pembentukan BPBD, Rudy memastikan tidak akan membebani APBD. Pasalnya, baik tenaga dan anggaran sudah terstruktur dengan baik.
“Dalam hal komunikasi jelas lebih mudah. Kondisinya akan berbeda seperti sekarang yang mencari dana bantuan, kami selalu bingung menjadi tugas siapa dan siapa yang bertangung jawab. Akhirnya harus gotong royong,” ujarnya.
Rudy menambahkan, jika BPBD sudah terbentuk, untuk mengisi susunan organisasinya bisa mengambilkan PNS dari sejumlah SKPD yang ada. Sebab tidak mungkin Pemkot merekrut pegawai baru.
Ditambahkan Sekda Solo, Budi Suharto, hingga kini Pemkot masih melakukan perhitungan beban kerja ketika BPBD dibentuk. “Targetnya BPBD selesai pada tahun ini sesuai dengan intruksi Gubernur Jateng,” katanya. (Ahmad)