Rangkap Jabatan, Anggota PPL Pilgub Terancam Dipecat

KLATENGrudug rumah Ketua Palona, pendukung Cakades dipolisikan. Read more … »–Joko Wiranto, anggota Pengawas PemiluGrudug rumah Ketua Palona, pendukung Cakades dipolisikan. Read more … » Lapangan (PPL) Pemilihan Gubernur (PilgubTargetkan Pemilih Pemula, KPUD Sosialisasi ke SLB. Read more … ») Jawa Tengah di DesaPasca Pilkades Kejaksaan Banjir Laporan. Read more … » Mandong, Kecamatan Trucuk, Klaten terancam dipecat dari jabatannya. Dia diduga merangkap jabatan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Temuan merupakan hasil pencermatan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Trucuk. Saat pelantikan PPS untuk pemilu legislatif (Pileg) 2014, namaWacana Pemecahan Dapil 3 Sukoharjo Menguat. Read more … » Joko Wiranto masuk dalam daftar anggota PPS yang dilantik. Padahal yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota PPL Desa Mandong. Guna memastikan hal itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten memanggil beberapa pihak yang terkait. Antara lain anggota KPU Klaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Trucuk.
Mereka dimintai keterangan terkait temuan yang disampaikan Panwascam Trucuk. “Dari Klarifikasi yang kami lakukan, ternyata bermula dari rekomendasi kepalaPasca Pilkades Kejaksaan Banjir Laporan. Read more … » desa dan BPD setempat. Saat ada pembentukan PPS untuk Pileg 2014, nama Joko Wiranto direkomendasikan kepada PPS dan PPK,” kataKlub Motor-Satlantas Kampanye Tertib Lalu Lintas. Read more … » Ketua Panwaskab Klaten, Suharno.
Hanya saja, rekomendasi tidak disertai pengecekan syarat-syarat yang diwajibkan untuk menjadi anggota PPS. PPK beralasan, waktu terlalu mepet tidak memungkinkan untuk dilakukan pengecekan. Pasalnya, pelantikan harus segera dilakukan. “Satu orang yang menempati dua posisi yang berbeda. Ini tidak sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu,” tambahnya. Joko Wiranto sendiri akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari anggota PPS. Meski demikian, posisi Joko di PPK belum aman. Sanksi akan tetap diberikan karena sudah melanggar kode etik.
“Bisa saja sanksi berupa dipecat dari anggota PPK. Tapi ini harus diambil dalam pleno yang akan dilaksanakan seluruh anggota Panwaskab,” pungkasnya.(indra)

var m3_u=(location.protocol=='https:'?'https://lumbungdesa.net/iklan/www/delivery/ajs.php':'https://lumbungdesa.net/iklan/www/delivery/ajs.php');var m3_r=Math.floor(Math.random()*99999999999);if(!document.MAX_used)document.MAX_used=',';document.write("");/*]]>*/