SUKOHARJO – Ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Pemkab Sukoharjo mengkhawatirkan. Terlambatnya pengadaan stok obat ini disebabkan aturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pengadaan tidak lagi melalui lelang tetapi harus menggunakan e-katalog.
Kepala Dinas DKK Sukoharjo Guntur Subiyantoro mengatakan, pengadaan obat harus melalui pabrik obat yang ditunjuk oleh Kemenkes. Daerah cukup mengirimkan daftar kebutuhan. Setelah itu, pabrik yang akan mengirimkan ke daerah. “Aturan baru ini menghambat pengadaan kebutuhan obat daerah. Sebab, tidak semua obat diproduksi di pabrik yang ditunjuk oleh pusat,” tandasnya.
Menurut Guntur, hal serupa juga dialami oleh daerah lain. Yang cukup mengkhawatirkan, daerah juga dituntut menyediakan vitamin A untuk posyandu. Hal ini untuk mencukupi kebutuhan program pemerintah yang mencanangkan bulan Agustus sebagai Bulan Vitamin A. Saat ini hanya tersisa 1.000 pieces untuk kebutuhan daerah. “Sebisanya kami harus penuhi karena kebutuhannya mendesak,” ujar dia. (deni)
Category: Sukoharjo
Stok Obat di Sukoharjo Menipis
Calhaj Sukoharjo : 133 Dipastikan Gagal Berangkat ke Mekah
133 calon jamaah haji yang gagal berangkat dikumpulkan di kantor Kemenag Sukoharjo untuk diberi pengarahan.
SUKOHARJO – Kantor Kementerian Agama Sukoharjo memastikan 133 calon jamaah haji batal berangkat ke tanah suci. Alasannya juga jelas dan sudah berulangkali disampaikan pemerintah. Yakni, pemangkasan kuota haji dari Arab Saudi sebagai dampak perluasan Masjidil Haram.
Kasi Pemberangkatan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Sukoharjo Ikhsan Muhadi mengatakan, calhaj yang gagal berangkat merupakan nomor yang mendekati akhir keberangkatan 2013. Sebelumnya mereka dipanggil untuk melakukan manasik dan melunasi pembayaran ongkos naik haji (ONH). Namun karena lobi pemerintah Indonesia ke Arab Saudi gagal, keberangkatan mereka ditunda.
“Jika tidak ada kebijakan pemangkasan, calhaj ini bisa berangkat. Paspor dan dokumen persiapan keberangkatan telah berada di kantor Kemenag Sukoharjo,” kata dia.
Ikhsan meminta, meski gagal berangkat tahun ini, calhaj tidak membatalkan pendaftarannya. Sebab, mereka tetap mendapat prioritas keberangkatan haji tahun berikutnya. Jika pendaftaran dibatalkan,
harus mendaftar ulang saat hendak menunaikan ibadah haji. Kesempatan berangkat kemungkinan baru pada 2025. Calhaj ini, lanjut dia, telah memiliki keuntungan dengan melunasi ONH sekarang. Jika terjadi kenaikan ongkos tahun berikutnya, tidak ada biaya tambahan. Sebaliknya, jika ada penurunan ONH, akan ada pengembalian dari selisih yang telah dibayarkan. “Yang diperlukan para calhaj hanya lapor ke bank untuk konfirmasi kepesertaan mereka,” imbuhnya. (deni)
Kasus Ganti Rugi SUTET : Komisi I Tegaskan Tiga Desa Lain Harus Diperiksa
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet)
SUKOHARJO – Komisi I DPRD Sukoharjo mendesak Inspektorat memeriksa tiga desa lain yang dilewati Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Kartasura. Permintaan ini dipicu proyek SUTET 2008 yang melewati Desa Gonilan, Ngemplak dan Gumpang. Polemik SUTET tersebut telah menyeret mantan Kades Pabelan Margono Hadi yang diduga melakukan penyimpangan APB Desa.
Ketua Komisi I Suryanto mengatakan, tiga desa tersebut memperoleh ganti rugi yang sama karena proyek ini melewati desa tersebut. Namun, hanya Desa Pabelan yang diperiksa.
“Kami merekomendasikan Inspektorat memeriksa laporan APBDes 2010 untuk tiga desa lain. Sebab, ganti rugi SUTET dibayarkan 2009. Menurut aturan masuk pembukuan tahun berikutnya,” jelasnya.
Rekomendasi dikeluarkan setelah belasan warga Pabelan mendatangai DPRD, Selasa (16/7). Menurut Penasihat Pemuda Muhammadiyah Cabang Kartasura Wasulhadi, warga Pabelan menuntut komitmen kalangan DPRD untuk mengungkap kasus mantan Kades Pabelan. Salah satunya dengan mengusut tuntas aliran dana ganti rugi SUTET.
Pihak terkait juga diminta dihadirkan agar semua permasalah menjadi jelas. Di antaranya, desa lain yang juga dilewati, PLN, kantor pos selaku pihak yang menyalurkan dana serta dua orang yang ditunjuk sebagai biro jasa perantara. “Semua harus diusut tuntas supaya cepat terungkap dan jelas kasusnya,” tandas dia.
Kepala Inspektorat Sukoharjo Suhardi menyatakan segera mengagendakan pemeriksaan untuk tiga desa lain. Sedangkan untuk laporan pembukuan Desa Pabelan, dia mengaku telah melakukan pemeriksaan pada 2010 silam. “Di laporan Desa Pabelan, ganti rugi SUTET memang masuk dalam pembukuan sebesar Rp 80 juta. Kami belum tahu untuk desa lainnya,” ujarnya. (deni)
Ancaman Limbah ke Pertanian: Warga Krajan Keluhkan Kerusakan Lahan
SUKOHARJO – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Sukoharjo berusaha menyelesaikan persoalan limbah batu dari wilayah Gunung Kidul. Limbah tersebut mengancam lahan pertanian di Desa Krajan, Kecamatan Weru, Sukoharjo. Di sisi lain, Pemkab Gunung Kidul sudah menyanggupi menyelesaikan persoalan limbah tersebut.
Plt Kepala BLH Sukoharjo Joko Triyono mengatakan, meski menyanggupi penyelesaian masalah, BLH Pemkab Gunung Kidul belum memastikan langkah penanganannya. Sehingga, pemkab setempat menunggu ketegasan langkah pemkab tetangga itu.
“Kami maunya permasalahan limbah batu ini segera diselesaikan,” ujar Joko, Selasa (16/7).
Dia menambahkan, limbah pabrik batu dari Gunung Kidul bermuara di Desa Krajan, Weru. Akibatnya, lahan pertanian yang tercemar limbah mati. Tak hanya itu, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari juga turut tercemar.
Warga desa khawatir dan enggan mengonsumsi air yang mulai berubah putih tersebut. “Kami tunggu perkembangannya, kalau tidak segera ada penyelesaian, kami akan bertindak lagi,” kata Joko. (deni)
HUT Pemkab Sukoharjo ke-67: Pelajar Kumandangkan Lagu Sukoharjo Tresnaku
Ratusan pelajar SMK Taman Siswa bernyanyi dengan diiringi musik dari botol bekas untuk rayakan HUT Pemkab Sukoharjo.
SUKOHARJO – Ratusan pelajar SMK Taman Siswa Sukoharjo menggelar peringatan hari jadi Kabupaten Sukoharjo ke-67 di Alun-alun Satya Negara, Senin (15/7). Mereka menyanyikan lagu “Sukoharjo Tresnaku” diiringi tetabuhan dari botol bekas air mineral. Meski puasa, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Koordinator Aksi Antonius Bimo Wijanarko mengatakan, peringatan sederhana ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih untuk kampung halaman. Di usianya yang lebih dari setengah abad, Sukoharjo telah memberikan kehidupan dan kenyamannan bagi warganya. Rasa bangga dan cinta tanah air juga ditumpahkan dalam tema tema lagu yang dinyanyikan para pelajar. ”Ini ungkapan selamat ulang tahun kami untuk kabupaten tercinta,” tandas pria yang akrab disapa Kokor ini.
Dia berharap, masyarakat bersedia bersama membangun Sukoharjo menjadi lebih baik. Gotong royong dan saling menghormati, tidak saling bermusuhan. “Banyak yang telah diberikan Sukoharjo bagi warganya. Sudah saatnya masyarakat yang terbiasa menikmati limpahan kekayaan Sukoharjo membalas dengan memberikan penghargaan yang sepadan,” jelasnya.
Aksi ini cukup menarik para pengguna jalan di kawasan Jalan Veteran. Sesekali pengguna jalan ini berhenti untuk sekedar melihat aksi para pelajar tersebut. (deni)
Seragam Mahal: Wali Murid Ajukan Protes
Seragam sekolah
SUKOHARJO – Orang tua murid di Sukoharjo mengeluhkan uang pungutan seragam sekolah. Mereka menilai harganya terlalu mahal. Slamet Riyadi, warga Desa Grogol mengaku diminta membayar Rp 725.000 untuk lima stel seragam sekolah anaknya.
Tak hanya itu, salah satu SMP negeri di Kecamatan Grogol tersebut juga menentukan toko tempat pembelian seragam. Salah satunya toko yang terletak di depan sekolah. Slamet mengatakan, sekolah mematok harga berbeda untuk masing masing siswa.
Harga disesuaikan dengan ukuran badan siswa. Jika anak kurus, seragam yang harus dibeli lebih murah yakni Rp 525.000. Sedangkan siswa yang berbadan lebih besar menjadi Rp 725.000 untuk lima stel kain.
“Harga tersebut belum termasuk ongkos jahit. Bisa bisa tiap siswa jatuhnya lebih dari Rp 1 juta untuk seragam saja,” tutur Slamet, Minggu (14/7).
Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo Bambang Sutrisno saat dikonfirmasi menyatakan belum meminta kejelasan ke sekolah bersangkutan. Segera setelah ada laporan keberatan maka pihanya akan melakukan pengecekan ke lapangan.
Dia menegaskan, pengelola sekolah dan koperasi sekolah tidak diperbolehkan menjual seragam sekolah pada siswa baru. “Larangan menjual seragam sekolah sudah ada. Koperasi sekolah juga tidak boleh menjual. Apalagi seragam sekolah merupakan kebutuhan siswa yang tidak ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya. (deni)
Operasi Pasar: Tak Digelar di Sukoharjo, Pemkab Alasan Tak Ada Anggaran
SUKOHARJO – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Karanganyar tidak akan menggelar operasi pasar murah. Kabid Perdagangan Disperindag Bambang Setiyono mengatakan, operasi pasar membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sedangkan pihaknya tidak memiliki cukup dana untuk kegiatan tersebut.
Secara umum, syarat digelarnya operasi pasar sudah terpenuhi. Yakni, harga pangan rata rata naik lebih dari 30 persen. “Kami tidak akan mengadakan operasi pasar karena memang tidak ada anggaran di APBD 2013,” tandasnya.
Sebenarnya, operasi pasar secara teknis menjadi wewenang kabupaten. Tidak harus meminta izin pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bambang menambahkan, kenaikan harga pangan di Sukoharjo diprediksi masih akan tejadi. Tetapi, kecenderungan ini dinilai wajar sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kami berharap setelah momentum puasa dan lebaran, harga kembali stabil,” imbuh dia.
Salah satu pedagang sayuran di pasar darurat Ir Soekarno, Ngatiyem menuturkan, harga cabe rawit merah dan bawang merah lokal naik terus menerus. Bahkan harga bisa berubah dalam waktu satu hari. Saat ini harga cabe merah tembus Rp 70 ribu per kilogram dan bawang merah lebih dari Rp 40 ribu per kilogram. “Karena kulakan sudah mahal, jualnya otomatis menyesuaikan,” ujarnya. (deni)
DPS Pileg 2014 Ditetapkan 676.706
SUKOHARJO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu legislatif 2014 sebanyak 676.706. hasil penetapan tersebut selanjutnya akan ditempel di tempat tempat strategis untuk dicermati masyarakat.
Ketua KPUD Sukoharjo, Kuswanto mengatakan DPS ditempel di desa desa olek petugas pemilihan kecamatan (PPK) mulai 11 – 24 Juli. Masyarakat boleh mengusulkan menambah atau mengurangi data yang tertera.
Misalkan, warga yang tercecer belum masuk data ataupun yang sudah tidak tercatat sebagai warga Sukoharjo. “Kami masih menunggu usulan dari masyarakat selama masa perbaikan,” tandas Kuswanto, Kamis (11/7).
Kuswanto menambahkan data tersebut juga diserahkan pada partai politik tingkat kecamatan dan panwascam. Untuk tingkat kabupaten beserta instansi atau pemangku kepentingan, nanti data akan diserahkan oleh KPU. Menurut dia, dasar DPS adalah DPT Pilbub. Dimana dalam DPT Pilgub lalu jumlahnya sebanyak 685.484. Dari data tersebut, akhirnya diverifikasi lagi sampai muncul angka DPS 676.706. Tetapi sekali lagi Kuswanto menegaskan, data itu belum final. “Masih ada masa perbaikan.
Bisa jadi orang yang dulu masuk DPT Pilgub, sekarang sudah pindah dan sebagainya. Makanya masih ada DPS Hasil Perbaikan sebelum ditetapkan sebagai DPT,” Imbuhnya.
Dalam Pileg mendatang, jumlah daerah pemilihan atau (dapil) di Sukoharjo tidak mengalami perubahan yakni sebanyak lima dapil. Yang berubah hanya komposisi kursi per-Dapil. Kartasura yang semula hanya 11 kursi bertambah menjadi 12. Sementara di Grogol justru berkurang dari tujuh menjadi enam kursi saja. “Perubahan ini karena ada perubahan jumlah penduduk,” kata dia. (deni)
RUU Desa Batal Diketok Juli
SUKOHARJO – Forum Pembaharuan Desa (FPD) kecewa atas mundurnya pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Desa menjadi undang undang. DPR kembali menjanjikan pengesahan yang sedianya diketok Juli, mundur pada September mendatang.
Ketua FPD Solo Raya Agus Tri Raharjo mengatakan mundurnya pengesahan RUU Desa disebabkan ada materi yang belum disepakati. Antara Legislatif dan eksekutif belum sepakat mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) dan masa jabatan kepala desa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menyodorkan kesepakatan persentase anggaran yang akan turun ke desa.
Menurut Agus, pihak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kemendagri tidak sepakat bila ADD dikucurkan dari satu pos kementerian. Pasalnya hal itu sudah menjadi peraturan bahwa bantuan untuk desa dikucurkan melalui berbagai kementerian sebab hal itu berlandaskan pada kepentingan di kementerian. Padahal pihaknya berharap agar APBN bisa langsung ke desa. “Soal ini masih perlu disingkronkan, terutama pada persentase anggaran belum ada kesepakatan,” ujar dia, Kamis (11/7).
September mendatang, sambung Agus, FPD akan ke Jakarta lagi untuk menemui sejumlah anggota fraksi DPR RI, Ditjen PMD dan Kemenkeu. Sebelumnya FPD sudah mengajukan audiensi. Namun karena padatnya kegiatan, maka sejumlah kementerian itu belum bisa menjadwalkan untuk audiensi. “Pansus di DPR berjanji dalam satu kali masa sidang akan selesai. Tapi kami akan terus mengawal,” tandasnya. (deni)
Pedagang Bahan Es Berharap Omzet Meningkat
SUKOHARJO – Banyak pedagang yang berharap limpahan rezeki saat ramadan. Beberapa di antaranya adalah para penjual es cao. Minuman khas yang biasa dijadikan menu berbuka ini diklaim pedagang hanya ditemukan pedagang di Pasar Kota Sukoharjo saja.
Salah satu pedagang bahan es cao di pasar darurat, Tatik mengatakan, bahan es cao hanya bisa ditemukan saat ramadan. Bahan yang diperlukan antara lain gula cair atau tetes, jeruk nipis, santan dan bahan utama yakni cincau.
Omzet penjual bahan es cao juga meningkat seiring dengan dimulainya puasa. “Bahan es cao melimpah saat puasa. Hampir semua pedagang menyediakan bahan bahan karena permintaan banyak,” jelas Tatik.
Dia menuturkan, gula tetes dijual per satuan kilogram. Satu kilogram tetes dihargai Rp 11.000. Jeruk nipis Rp 8.000 per kilogram dan cincau atau janggelan dijual Rp 1.000 untuk potongan sedang.
Seluruh bahan es cincau yang dijualnya, dipasok dari Pasar Gedhe, Solo. Mengenai omzet, Tatik optimis penghasilannya akan meningkat selama ramadan. Sementara ini belum bisa dipastikan, selain masih awal puasa, kondisi pasar darurat relatif masih sepi. “Biasanya dalam sehari bisa menjual sampai 320 potong cincau. Baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali,” ujar dia. (deni)