KLATEN – Dua ratus penderita HIV/AIDS yang ada di Klaten, diketahui tidak seluruhnya berobat di wilayah setempat. Hanya sepuluh persen pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit Klaten. Dari pendataan yang dilakukan, sebagian besar Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) memilih berobat ke luar daerah karena dihantui rasa ketakutan dan dikucilkan oleh lingkungan.
“Hanya 20 orang yang berobat ke RSUP Soeraji Tirtonegoro dan 10 orang yang berobat ke RSUD dr Moewardi Solo. Sisanya diprediksi melakukan pengobatan ke Jogja,” kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Klaten dr Kuswanjana, Kamis (25/7).
Padahal, imbuh Kuswanjana, di Klaten ada tiga rumah sakit yang melayani Voluntary Counselling and Testing(VCT) bagi ODHA. Yakni di RSUP Soeradji Tirtonegoro, RS Paru dan Puskesmas Jogonalan. Bahkan kini, di RSJD Soejarwadi Wedi juga dilakukan perintisan VCT.
“Keengganan berobat di daerah sendiri kemungkinan disebabkan oleh ketakutan ODHA bila identitasnya terbongkar. Mereka takut dikenali dan kemudian dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya,” tambah Kuswanjana.
Lebih lanjut Kuswanjana menjelaskan, pengetahuan masyarakat terkait HIV atau AIDS masih minim. Sehingga muncul stigma ODHA harus dikucilkan dari lingkungan. Padahal, penularannya hanya bisa terjadi bila ada kontak darah atau luka.
“Padahal kalau dipikir, TBC lebih berbahaya karena penularannya lewat udara. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu membuat payung hukum supaya ODHA tidak ketakutan,” urai Kuswanjana.
Perlunya payung hukum untuk perlindungan ODHA juga diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD Klaten Mardjuki. Menurut Mardjuki, ODHA perlu dilindungi karena mereka memiliki hak untuk bergaul dan berkarya di tengah masyarakat.
“Siapapun bisa terkena penyakit ini, termasuk orang tak berdosa sekalipun. Selain perlu payung hukum, masyarakat juga harus diberi pengetahuan tentang HIV dan AID. Dengan demikian, mereka tidak memandang buruk ODHA,” papar Mardjuki. (indra)
Category: Klaten
Penderita HIV/AIDS : Takut Identitas Bocor, 200 Penderita Berobat ke Luar Klaten
Jelang Arus Mudik : Sejumlah Traffic Light Mati, Dishub Kekurangan Anggaran
KLATEN – Traffic light yang berada di sejumlah persimpangan di Klaten mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Meski sudah menyiapkan suku cadang, namun Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Klaten kekurangan anggaran untuk melakukan perbaikan dan perawatan traffic light.
“Idealnya, anggaran perbaikan untuk satu traffic light, butuh Rp 12 juta. Padahal, di Klaten ada 30 titik persimpangan ber-traffic light. Tahun ini, anggaran perbaikan traffic light hanya sebesar Rp 150 juta. Dana sebesar itu jelas tidak cukup,” kata Kepala Dishub Jaka Sawaldi.
Jaka menambahkan, pihaknya rutin melakukan kontrol dan perbaikan pada traffic light. Hanya saja, Dishub tidak tahu umur elektron yang sewaktu-waktu dapat rusak. Oleh sebab itu, Dishub selalu menyiapkan suku cadang traffic light bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk perbaikan.
“Perbaikan rutin kami lakukan, namun kami tidak tahu berapa umur elektronnya. Setelah kita perbaikai paginya, kemudian hujan, sorenya bisa mati,” imbuh Jaka.
Dari pantauanyang dilakukan, setidaknya ada lima lokasi traffic light yang mengalami kerusakan. Yaitu simpang empat Krapyak, simpang empat BAT, perempatan RSI Klaten, perempatan Bendogantungan, dan pertigaan TWC(Candi Prambanan).
“Ada yang lampu hijaunya atau merahnya yang mati. Untuk kelancaran arus mudik dan arus balik, kami harap Dishub langsung melakukan perbaikan,” kata Kasatlantas Polres Klaten AKP Kurniawan Ismail.
Lebih lanjut Kurniawan menjelaskan, selain lampu traffic light, ada sejumlah lampu penerangan jalan yang mati. Mengingat kondisi Jl Jogja-Solo yang akan ramai dilalui oleh pemudik, Kurniawan berharap lampu-lampu tersebut segera diperbaiki atau diganti. Matinya lampu penerangan tersebut membuat sejumlah lokasi jalan gelap. Hal ini rawan menyebabkan terjadinya kecelakaan,” pungkas Kurniawan. (indra)
Serangan Demam Berdarah : Dua Pasien Asal Desa Gunting-Wonosari Meninggal
KLATEN – Dua warga Desa Gunting, Kecamatan Wonosari, dilaporkan meninggal dunia setelah menderita demam berdarah dengue (DBD). Kasi Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Dinas Kesehatan Pemkab Klaten Herry Martanto mengatakan, hingga akhir Juli ini sudah ada dua pasien DBD yang meninggal dunia. Terakhir usianya masih anak-anak dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro (RSST).
“Jumlah warga yang positif terjangkit DBD secara kumulatif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun jika dihitung perbulan jumlahnya cenderung menurun,bulan Mei ada 57 kasus DBD, namun untuk Juni turun menjadi 28 orang,” ujarnya.
Dia menambahkan, hujan yang masih turun meski intensitasnya tidak setiap hari justru menjadi pemcu kerawanan penyakit DBD. Karena dengan hujan yang seperti ini maka akan muncul banyak genangan air yang tidak dapat mengalir.
Kondisi tersebut tidak diikuti dengan kegiatan pembersihan sarang nyamuk (PSN). Sehingga perkembangbiakan nyamuk menjadi lebih cepat. Jika dibandingkan tahun lalu, pada bulan Juli kasus DBD sudah nihil. “Seringkali kondisi seperti ini disebut anomali cuaca. Sehingga rentan dengan serangan berbagai penyakit. Masyarakat diminta untuk lebih rajin membersihkan lingkungan,” tambahnya.
Data dari Dinkes Klaten selama 2013 terdapat delapan kecamatan yang masuk kategori endemis DBD. Kemudian ada sembilan desa yang kategori endemis. 238 desa masuk kategori sporadis, sedangkan jumlah kasus ada 82 kasus dengan pasien meninggal 2 orang.(indra)
Antisipasi Kecelakaan Arus Mudik : Satlantas Siapkan 40 Barikade Penutup Jalan
KLATEN – Satlantas Polres Klaten siap mengamankan arus mudik lebaran yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Salah satu upaya mencegah kecelakaan, 40 barikade penutup jalan akan disiapkan di beberapa titik. Penutupan tersebut dilakukan mulai sepekan sebelum hari raya Idul Fitri.
Menurut Kanitlaka Satlantas Iptu Agung Basuni, ada 78 median jalan yang tersebar di sepanjang Jalan Jogja-Solo wilayah Klaten. Dari jumlah tersebut, 32 diantaranya berada di Klaten menuju perbatasan Jogja dan 46 lainnya menuju perbatasan Solo.
“Saat mudik, arus lalu lintas akan meningkat. Untuk itu, faktor yang menjadi penyebab kecelakaan harus diminimalisir. Salah satunya dengan menutup median jalan ilegal,” kata Agung.
Selain sudah menyiapkan 40 barikade penutup jalan, Satlantas juga menyiapkan 140 personel yang akan berjaga bergantian. Semua personel akan dibagi di tujuh pos pengamanan yang akan dibangun. “Kami all out. Seluruh anggota dikerahkan dalam pengamanan nanti,” ujarnya.
Satlantas juga akan menerapkan sistem flashing di beberapa traffic light. Kemudian, ada juga yang akan direkaya waktu menyala hijau dan merahnya. “Dalam pengamanan nanti, kami bekerja sama dengan Dishub, pemkab, Satpol PP dan Organda” pungkas Agung. (indra)
Tersengat Listrik : Buruh Bangunan Selamat
KLATEN – Diduga tidak berhati-hati saat bekerja, seorang buruh bangunan asal Dukuh Kemadohan, Desa Ngalas, Kecamatan Klaten Selatan, Suyono, kesetrum listrik tegangan tinggi. Meski berhasil diselamatkan, dia sempat tak sadarkan diri dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena luka yang diderita.
Peristiwa ini terjadi pada pukul 10.00 WIB, Minggu (21/7). Ketika itu, Suyono sedang bekerja di sebuah rumah milik warga Perum Puri Hutama Danguran. Diduga tidak berhati-hati, besi pengait yang digunakan untuk melansir air dari bawah ke lantai dua mengenai kabel listrik yang terbentang di samping rumah. Seketika itu juga, korban langsung tersengat listrik dan terpental.
“Korban tak sadarkan diri dan untuk mengevakuasinya membutuhkan waktu. Para pekerja harus menggergaji atap rumah untuk menurunkan korban menggunakan tangga. Karena saat itu korban ada di atas genteng,” kata seorang saksi mata, Dwi Purnomo.
Setelah berhasil dievakuasi, tambah Dwi, Suyono dibawa ke rumah sakit.
Dia harus dirawat inap karena lukanya. (indra)
Proyek DAK Pendidikan : Dinas Pendidikan Dituding Bermain
KLATEN – Pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Klaten disinyalir diwarnai main mata antara Dinas Pendidikan Pemkab Klaten, sekolah dan oknum rekanan kontraktor. Pada 17 Juli 2013, dinas pendidikan mengumpulkan sekolah dengan agenda sosialisasi. Sayangnya, ada indikasi sosialisasi hanyalah kedok. Diduga, ada upaya mengarahkan sekolah untuk menerima kontraktor tertentu.
Masalah muncul di sini. Sebab, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Juknis DAK, proyek yang didanai DAK dilakukan swakelola. Sedangkan pengumpulan kepala sekolah pada 17 Juli ditengarai dihadiri pula rekanan kontraktor.
“DAK itu swakelola. Sebelum pelaksanaan, sekolah harus membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S). Di dalam kepanitiaan harus ada perwakilan dari masyarakat agar bisa dilakukan pengawasan. Jadi, tidak masuk akal kalau ada rekanan yang diminta hadir saat sosialisasi. Kesannya, kepala sekolah dikumpulkan untuk menerima para kontraktor tersebut,” kata Abdul Muslih, warga Desa Mlese, Kecamatan Ceper.
Sorotan negatif tentang DAK, tentu saja dibantah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemkab Klaten Sudirno mengatakan, pengumpulan kepala sekolah penerima DAK murni untuk sosialisasi. Tidak ada bagi-bagi jatah DAK bersama para kontraktor. Sudirno menjelaskan, pihaknya memang menghadirkan konsultan perencana.
“Ini merupakan tahapan yang wajar sebelum pelaksanaan DAK. Tujuannya agar sekolah benar-benar paham bagaimana teknis pelaksanaan. Sehingga tidak ada persoalan yang muncul setelah DAK selesai,” jelas Sudirno.(indra)
Pengurangan Kuota Haji : Hanya 1.031 Calhaj Klaten Berangkat ke Mekah
KLATEN – Sebanyak 188 dari 1.219 calon jamaah haji (calhaj) asal Klaten gagal berangkat ke tanah suci tahun ini. Kebijakan ini terpaksa diambil menyusul keterlambatan proses rehabilitasi Masjidil Haram.
Sehingga, kuota harus dipangkas hingga 20 persen. Meski kecewa, seratusan calon jemaah haji yang namanya tak tercantum dalam daftar pemberangkatan mengaku legawa dengan keputusan tersebut.
“Sangat wajar kami kecewa. Pelunasan biaya sudah dibayarkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Tinggal berangkat saja, tapi malah gagal dan ditunda,” kata seorang calon jemaah haji asal Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Ary Masturi. Meski bisa menerima, Ary prihatin atas keputusan tersebut. Mengingat tidak sedikit jemaah yang sudah menyiapkan biaya untuk pelunasan BPIH.
Harusnya Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Klaten sudah memberikan penjelasan jauh-jauh hari sebelumnya. “Secara pribadi, saya bisa menerima keputusan ini. Semoga tahun depan masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji,” tambah Ary.
Hal serupa juga disampaikan Marsini, calon haji asal Desa Sribit, Kecamatan Delanggu. Wanita yang mendaftar haji pada 2010 itu kecewa. Dia telah berulangkali mengikuti manasik haji dan berharap bisa berangkat tahun ini. “Tapi mau bagaimana lagi, semua sudah diatur oleh pemerintah,” uangkapnya. Pengurangan kuota 20 persen calon jamaah haji ini dibenarkan oleh Kepala Kantor Kemenag Klaten Mustari. Kebijakan pengurangan kuota tersebut terpaksa diambil karena keterlambatan proses rehabilitasi Masjidil Haram. “Akibat pengurangan kuota sebesar 20 persen tersebut, sebanyak 188 calon jamaah haji terancam batal berangkat tahun ini,” jelasnya. (indra)
Belum Lunas Administrasi : Sejumlah Siswa SMKN 2 Klaten Tak Bisa Masuk Kelas
KLATEN – Sejumlah siswa di SMK N 2 Klaten dilarang mengikuti pelajaran selama dua jam, Kamis (18/7) pagi. Selain disuruh keluar dari kelas, mereka juga diminta untuk mendapatkan tanda tangan dari kepala sekolah karena belum melunasi pembayaran biaya sekolah. “Penyebabnya belum melunasi biaya daftar ulang. Anak saya tidak boleh mengikuti pelajaran pertama. Dia dan beberapa temannya baru boleh kembali masuk ke kelas setelah mendapatkan tanda tangan dari kepala sekolah,” kata seorang wali murid, yang mengaku bernama Fitri.
Dia menambahkan, dirinya sangat menyayangkan kebijakan guru yang menyuruh anaknya dan beberapa siswa lainnya keluar dari kelas hanya karena belum melunasi biaya administrasi. Seharusnya pihak sekolah memahami kewajiban siswa adalah belajar. Sedangkan melunasi pembayaran adalah kewajiban orangtua.
“Seharusnya sekolah memanggil orangtuanya, bukan membebani siswa seperti itu,” tandas Fitri.
Kepala SMKN 2 Klaten Drs Wardani Sugiyanto menegaskan, sekolahnya masih memperbolehkan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar meski menunggak administrasi. Dalam kasus ini, Wardani menduga guru salah menyampaikan kebijakan sekolah kepada siswa. “Kami hanya ingin mendata siswa yang belum melunasi pembayaran. Saya juga sudah meminta para siswa yang dikeluarkan dari ruang kelas untuk mengikuti pelajaran kembali. Mungkin saat itu penyampaian dari pihak guru yang keliru,” terang Wardani. (indra)