JAKARTA-– Mulai 2016, gaji pegawai negeri sipil tidak akan lagi dipukul rata. Mereka akan digaji sesuai dengan kinerjanya. Semakin baik pencapaian kerjanya, maka gajinya akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Pertimbangan lain dalam sistem penggajian yang baru adalah beban, risiko, dan tanggung jawab kerja.
“Dasarnya bukan basis eselon lagi,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dilansir Tempo Jumat (19/7). Kinerja PNS juga akan mempengaruhi bonus tahunan yang diterima. Namun, untuk menyesuaikan kebijakan ini, akan ada penyesuaian jumlah gaji untuk PNS.
Gaji pokok PNS akan dinaikkan, tapi honor lain dan biaya perjalanan dinas akan dikurangi. “Jadi, nanti PNS enggak sibuk cari sana-sini lagi,” kata Eko. Menurut Eko, PNS kerap protes karena gaji pokoknya kecil dan sibuk menjadi pembicara di seminar-seminar untuk memperoleh honor tambahan.
Sistem pengganjian ini akan berlaku dua tahun setelah RUU Aparatur Sipil Negara disahkan. Pemerintah menargetkan pengesahan rancangan undang-undang tersebut pada Januari 2014 mendatang. “Efektifnya dua tahun setelah itu karena kami harus selesaikan 17 PP-nya,” kata Eko. Namun, jika 17 peraturan tersebut dapat selesai sebelum dua tahun, maka sistem dapat diterapkan lebih awal.
Selain untuk memperbaiki kinerja, pemerintah berharap sistem pengganjian ini dapat mengefisiensi anggaran untuk gaji. (Lihat juga: PNS Terlambat Kerja, Tunjangan Akan Dipotong) Sebelumnya, Eko menyatakan saat ini pmerintah sedang menggodok RUU ASN yang salah satunya akan mewajibkan sistem promosi terbuka di kementerian dan lembaga pemerintah. Bukan hanya itu, isi dari rancangan undang-undang tersebut, menurut Eko, akan banyak mengubah
sistem kerja PNS. (ahmad)
Category: Nasional
2016, PNS Akan Digaji Sesuai Kinerja
Harga Gas Naik 40 Persen : Subsidi Listrik Diperkirakan Bengkak Rp 8 Triliun
JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berencana menaikkan harga gas bumi di hulu sebesar 40 persen. Apabila itu dilakukan, ada dampak membengkaknya subsidi listrik Rp 8 triliun.
Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN Suryadi Mardjoek mengatakan, kenaikan harga gas sangat berpengaruh pada sub sektor ketenagalistrikan. “Rencana kenaikan harga gas well head (kepala sumur gas) dari USD 5,8 per mmbtu menjadi USD 8 mmbtu berpotensi menaikkan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp 8 triliun per tahun,” ucap Suryadi dilansir Detik, Selasa (16/7).
Suryadi merinci, estimasi harga gas rata-rata tanpa LNG dari FSRU Nusantara Regas (NR) saat ini adalah US$ 6,54 per mmbtu. Dengan harga sebesar itu, maka belanja gas PLN sebesar Rp 21,16 triliun per tahun.
“Jika harga gas well head naik menjadi US$ 8 per mmbtu, maka harga gas rata-rata tanpa LNG akan menjadi US$ 9,08 per mmbtu sehingga biaya pembelian gas pipa naik menjadi Rp 29,39 triliun atau membutuhkan tambahan biaya Rp 8,23 triliun,” ungkapnya.
Ditambahkan Suryadi, estimasi harga gas rata-rata termasuk LNG dari FSRU NR saat ini adalah US$ 8,53 per mmbtu. Dengan harga gas sebesar itu, maka biaya pembelian gas PLN sebesar Rp 32,42 triliun per tahun.
“Jika harga gas well head menjadi US$ 8 per mmbtu, maka harga gas rata-rata termasuk LNG menjadi US$ 10,58 per mmbtu maka biaya pembelian gas pipa naik menjadi Rp 40,28 triliun atau membutuhkan tambahan biaya Rp 7,86 triliun,” rincinya.
“Biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang semula Rp 1.210, 35 per kWh akan menjadi Rp 1.455,1 per kWh,” kata Suryadi. (ahmad)
Bisnis PC Lesu, Mouse dan Keyboard Justru Laku
JAKARTA – Lesunya pasar PC global ternyata tidak mengganggu bisnis perusahaan peripheral PC asal Swiss, Logitech. Malahan, di negara berkembang, khususnya Indonesia. Penjualan produk Logitech, seperti mouse dan keyboard mengalami peningkatan.
Menurut Moninder Jain, Managing Director, Logitech Asia Pacific – Japan mengatakan, penjualan PC di Indonesia sebenarnya masih mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan, penetrasi perangkat ini masih rendah.
“Selama masih ada yang membeli PC, pasti perangkat peripheral masih dicari konsumen,” kata Moninder saat berbincang dengan KompasTekno di Jakarta, Minggu (14/7).
Moninder tidak mau membeberkan seberapa besar peningkatan penjualan yang mereka raih di Indonesia. Dia memberikan sedikit bocoran bahwa peningkatan yang didapatkan cukup besar. “Peningkatan di Indonesia mencapai double digit,” ungkap Moninder.
Pasaran PC global memang terus melambat. Tetapi, menurut Moninder, pasar PC khusus di dunia game malah terus mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, tidak heran apabila perusahaan yang sudah berusia 32 tahun ini mulai fokus ke dunia game dengan meluncurkan seri khusus game, G Series.
Salah satu permasalahan dari perangkat game adalah banderol harganya yang terkadang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan, perangkat-perangkat jenis ini biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan, seperti tombol makro dan sensitivitas yang lebih tinggi. Sekadar informasi, harga perangkat mouse G Series termurah dipatok sekitar 29 dollar AS atau sekitar Rp 290.000.
Menanggapi hal tersebut, Moninder mengaku tetap optimis dengan penjualan perangkat milik Logitech. Menurutnya, meskipun memiliki harga yang tidak ramah di kantong, produk-produk Logitech, tidak terbatas di perangkat gaming saja, masih menjadi yang paling dicari.
“Beberapa produk kami tidak masuk ke level entry, tetapi market share untuk beberapa jenis produk kami masih tetap nomor 1 di Indonesia. Harga tidak menjadi penghalang konsumen untuk membeli produk kami,” katanya. (ahmad)
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan pada 10 Juli 2013
Surya Darma Ali
JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1434 Hijriah pada 10 Juli 2013. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Agama melakukan sidang Isbat dengan beberapa Ormas dan beberapa negara tetangga.
“Atas masukan dan hasil hisab, maka pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1434 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 Juli 2013,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sidang Isbat dilansir Inilah.com, , Senin (8/7).
Keputusan ini diambil setelah Kemenag memperoleh hasil pemantauan hisab dari Badan Hisab yang tersebar di 33 provinsi.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Muchtar Ali menyampaikan, keputusan tersebut berdasarkan hasil laporan 36 orang pemantau hilal dari Badan Hisab yang tersebar di 33 provinsi, di seluruh Indonesia.
Dari hasil laporan itu, hampir seluruhnya menyatakan bahwa posisi hilal masih berada di nol derajat 38 menit.
“Pada hari Senin 8 Juli 2013, berdasarkan pemantauan badan hisab yang terdiri dari 33 orang di 33 provinsi tidak melihat hilal,” ujar Muchtar.(Ahmad)
Jumat, Pemerintah Umumkan Kenaikan Harga BBM
JAKARTA – Pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM, Jumat (21/6). Diharapkan, pada Sabtu (22/6), harga baru bisa dilaksanakan.
Direktur BBM Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan kemungkinan besar pengumuman kenaikkan harga BBM subsidi akan dilakukan pada Jumat, sehingga berlaku efektif keesokan harinya. Bahkan, Kementerian Keuangan sebenarnya meminta pengumuman tersebut dilakukan Kamis 20 Juni 2013 agar proses persiapan kenaikkan harga itu dapat segera diselesaikan.
“Iya [diumumkan Jumat, 21 Juni 2013], kalau Kemenkeu sih mintanya paling lambat Kamis [20 Juni 2013], tetapi kan susah. Tidak mungkin diumumkan malam ini, karena harus memproses bantuan langsung sementara masyarakat [BLSM], karena Wakil Presiden meminta agar BLSM Sabtu mendatang dapat dibagikan,” katanya di lansir Detik, Kamis (20/6).
Djoko mengungkapkan saat ini Pemerintah terus melakukan rapat kabinet untuk membahas persiapan kompensasi dari kenaikkan harga BBM subsidi. Dengan begitu, kompensasi terhadap kenaikkan harga BBM subsidi dapat dibagikan kepada masyarakat pada Sabtu 22 Juni 2013 atau saat kenaikkan harga BBM subsidi diberlakukan.
Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan saat ini pihaknya masih menyiapkan Peraturan Menteri ESDM mengenai harga BBM subsidi. Aturan itu nantinya yang akan menjadi payung hukum bagi SPBU menjual premium dan solar dengan harga yang telah ditentukan.
“Paling lambat pekan ini sudah selesai dan dikeluarkan aturan itu. Artinya, kenaikkan harga itu sudah berlaku dan diumumkan,” jelasnya.
Selain itu, Wacik juga telah meminta Pertamina untuk menambah stok BBM subsidi untuk memastikan pasokan, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian karena merasa panik terhadap kenaikkan harga BBM.
Terkait kompensasi terhadap masyarakat terdampak kenaikkan BBM, Wacik menyebut akan terus mengawasi penyalurannya agar sampai kepada masyarakat. Kenaikkan harga BBM subsidi juga menurutnya akan menjaga perekonomian tetap stabil.
PT Pertamina (Persero) sendiri memperpanjang jam kerja stasiun bahan bakar umum (SPBU) untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM menjelang kenaikkan harga BBM subsidi.(Ahmad)
Harga BBM Naik, 10 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja
JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, 10 juta buruh mengancam mogok kerja jika pemerintah berkukuh menaikkan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan dalam rapat paripurna di DPR.
Aksi mogok massal tersebut, kata Iqbal, akan digelar pada 16 Agustus mendatang, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan nota keuangan negara. “Kami akan berhenti berproduksi secara nasional,” kata Iqbal, dilansir Tempo, Senin (17/6).
DPR akan menggelar rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Rencananya, jika APBN-P disetujui, pemerintah akan langsung mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Jika harga BBM jadi naik, harga Premium akan naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.
Sikap KSPI, kata Iqbal, sangat tegas menolak kenaikan harga BBM. Ada tiga alasan yang menurut dia mendasari penolakan itu. Antara lain, pertama, kenaikan harga BBM sebanyak Rp 2.000 akan menurunkan daya beli buruh sebesar 30 persen. “Kemarin, pemerintah menaikkan upah buruh 30 persen, nanti daya beli buruh merosot lagi 30 persen. Sama juga bohong,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, ujar Iqbal, tidak berorientasi pada proteksi daya beli buruh dan masyarakat miskin. Meski pemerintah memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kaum buruh akan tetap terpuruk. “Karena buruh kategorinya hanya setingkat di atas miskin, jadi tidak dapat BLSM. Itu bukan kebijakan tepat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan buruh,” katanya.
Alasan kedua KSPI menolak kenaikan harga BBM, menurut dia, ketidakjelasan pemerintah mengalihkan subsidi BBM. “Pemerintah tidak menyebut dengan jelas akan dialihkan ke mana subsidi BBM yang dicabut itu,” ucap Iqbal. Seharusnya, kata dia, subsidi dialihkan untuk program yang jelas-jelas menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti sistem jaminan kesehatan sosial atau pembangunan perumahan murah. (ahmad)
Awal Puasa, NU dan Muhammadiyah Beda Lagi
Kantor Kemenag RI
JAKARTA – Entah kapan, umat Islam di Indonesia bisa menikmati kebersamaan mengawali puasa Ramadan. Lagi-lagi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berbeda menetapkan awal puasa. Muhammadiyah memastikan awal puasa jatuh pada 9 Juli 2013. Sedangkan NU dan Kementerian Agama masih menunggu hasil rukyat yang akan dilakukan 8
Juli 2013.
Kepala Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI Ahmad Izzudin memperkirakan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah dan tim Lajnah Falaqiah NU, awal puasa baru akan jatuh pada 10 Juli 2013. “Karena pada 9 Juli itu diperkirakan ketinggian hilal masih di bawah ufuk,” kata Izzudin seperti dilansir Tempo.
Dari perhitungan hisab, pada Senin, 8 Juli, dari Sabang sampai Merauke, ketinggian hilal masih di bawah 1 derajat. “Bahkan di beberapa daerah hilalnya di bawah nol atau minus,” kata Izzudin. Karena itu, awal Ramadan diprediksi jatuh pada 10 Juli. Puasa Ramadan juga diperkirakan hanya 29 hari.
Sebelumnya, Muhammadiyah telah memutuskan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 9 Juli mendatang. Keputusan itu didasarkan atas perhitungan hisab hakiki wujudul hilal dan hasil musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Muhammadiyah juga sudah memutuskan Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1434 Hijriah akan jatuh pada 8 Agustus 2013. (ahmad)
DPR Kurangi Anggaran BLSM Menjadi Rp9,3 Triliun
JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR melalui Panitia Kerja Belanja Pemerintah, menyepakati penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) disalurkan selama empat bulan dengan nilai Rp150 ribu per bulan.
Delapan dari sembilan fraksi dalam panja tersebut menyepakati keputusan tersebut. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan penyaluran BLSM hanya tiga bulan, dengan pertimbangan laju inflasi dapat ditahan sebesar enam persen dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Karena inflasi basisnya 7,2 persen, kami berpendapat empat bulan dengan catatan fraksi PDI-P dengan perhitungan inflasi enam persen, maka tiga bulan cukup,” ujar Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit, dilansir Vivanews.
Rapat tersebut juga menyepakati adanya perubahan anggaran BLSM dari Rp11,6 triliun menjadi Rp9,3 triliun karena penyaluran BLSM yang dikurangi dari lima bulan menjadi empat bulan. Alokasi penghematan Rp2,3 triliun itu akan dialihkan untuk berbagai kebutuhan lain.
“Sisa anggaran dialihkan untuk operasional penyaluran BLSM Rp360 miliar, infrastruktur dasar Rp1,25 triliun, infastruktur modal Rp560 miliar, dan kebutuhan mendesak Rp196,4 miliar,” katanya. Maka, menurut Ahmadi, alokasi pengembangan infrastruktur dasar di pedesaan meningkat dari Rp6 triliun menjadi Rp7,2 triliun.
DPR meminta pemerintah untuk menyalurkan BLSM paling lambat pada September mendatang, apabila kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ditetapkan pada Juni ini. “Jadi, Juli diberikan langsung dua bulan dan September diberikan lagi dua bulan, setelah Lebaran selesai,” ungkapnya.
Pemerintah dan Panja juga menyepakatan alokasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan anggaran penyaluran beras miskin (raskin) Rp4,3 triliun untuk 15 bulan.
Keputusan panja belanja pusat ini akan dibawa dalam rapat akhir Banggar. Jika disepakati, akan ditetapkan dalam sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013.(ahmad)
KPK Terus Periksa Kader Golkar di Kasus Pengadaan Alquran
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri keterlibatan kader Partai Golkar dalam kasus korupsi pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011 dan pengadaan Alquran 2011-2012 pada Ditjen Bimas Islam Kemenag.
Dalam pemeriksaan saksi dan melengkapi berkas, KPK memeriksa kader Partai Golkar yang merupakan Ketua Gerakan Muda MKGR Vasko Ruseimy sebagai saksi dengan tersangka Ahmad Jauhari.
“Vasko diperiksa sebagai saksi dengan tersangka AJ. Informasi nanti yang disampaikan Vasko bisa tidak hanya terkait AJ saja, bisa ada yang lain yang terlibat. KPK pun akan validasi,” kata juru bicara KPK Johan Budi, Senin (10/6).
Johan menambahkan, kasus dugaan suap dalam proyek itu belum tuntas. Sebab, dua terdakwa, Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya, mengajukan banding. Artinya, vonis 15 tahun penjara bagi Zulkarnaen yang merupakan anggota nonaktif DPR dari Partai Golkar dan 8 tahun penjara bagi Dendy belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.
Selain itu, lanjut Johan, KPK masih mengembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap terkait Zulkarnaen dan Dendy. “Pengembangan bisa tindak lanjut ke pemberi dan penerima. Apakah ada pemberi dan penerima selain dua orang itu. Sekarang pengadaan sudah naik ke penyidikan, mau tidak mau pasti ada kaitannya, ini kan bisa ada informasi yang lebih untuk melihat keterlibatan pihak lain,” ujarnya.
Saat ditanya apakah KPK berencana memeriksa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Johan menjawab belum. “Belum ada rencana memeriksa Priyo,” katanya.
Pada pembacaan vonis terhadap Zulkarnaen dan Dendy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (30/5), Majelis hakim menyebutkan, dari proyek laboratorium komputer MTs senilai Rp 31,2 miliar, fee mengalir satu persen untuk Priyo. (ahmad)
BBM Naik, Pemerintah Siapkan Bantuan Infrastuktur Desa
JAKARTA – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tinggal diketok. Sejalan dengan itu, Komisi V DPR mendorong program pemerintah yang akan meringankan rakyat miskin.
“Jadi, selain masyarakat nanti mendapat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), juga ada banyak program infrastruktur yang diberikan di desa-desa. Ini diharapkan dapat memberi kail untuk peningkatan ekonomi rakyat,” kata Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Umar Arsal dilansir Okezone, Selasa (11/6).
Dia menambahkan, salah satu program pembangunan infrakstruktur ini adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Dalam program ini, Kementrian Pekerjaan Umum (KemenPU) akan mendorong terciptanya lapangan kerja saat infrastuktur dibuat.
“Jadi uangnya langsung diserahkan kepada organisasi masyarakat desa yang kemudian diwujudkan dalam program perbaikan infrastuktur desa. Pekerjaan semua dari desa itu,” ujarnya.
Ditambahkannya, sekira lima ribu desa yang akan mendapatkan program tersebut. Selain itu, ada juga Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) sebesar Rp6 triliun. Anggaran ini bakal disebar ke 2.450 desa yang dianggap masih tertinggal dari 8.230 desa di Indonesia.
Umar mengatakan, ada sembilan Kabupaten yang mendapatkan program ini. ”Tentunya semua daerah yang memenuhi kriteria program infrastuktur ini akan kita prioritaskan,” ujarnya.
Seperti diketahui kenaikan harga BBM diperkirakan akan mulai berlaku sejak 17 Juni mendatang. Pemerintah menyiapkan program BLSM yang kemungkinan akan berlangsung selama 4 bulan. Program ini dinilai kurang cukup mengurangi beban rakyat miskin akibat kenaikan bahan pokok.(ahmad)